TeknoFlas.com – Hari ini rincian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 sudah bisa Anda dapatkan. Sebuah situs formasi2.menpan.go.id menampilkan jumlah formasi baik instansi daerah maupun pusat.

Rincian Formasi CPNS 2014

Meski pendaftaran direncanakan hari ini, namun situs resmi pendaftaran panselnas.menpan.go.id belum juga menampilkan sebuah form daftar CPNS. Situs ini sempat down atau tidak bisa diakses sejak tadi siang.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kemen PAN RB, Herman Suryatman mengatakan untuk mengurangi beban server pada situs pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), beliau merujuk situs alternatif untuk mengecek informasi rincian Formasi CPNS 2014 di formasi2.menpan.go.id.

Bagi Anda yang tidak bisa mengakses situs rincian formasi CPNS, bisa mendapatkan formasinya dibawah ini.

No Instansi Jumlah Alokasi
1 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM 15
2 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 23
3 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 36
4 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 65
5 KEMENTERIAN BUMN 30
6 KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 13
7 KEMENTERIAN KEUANGAN 9000
8 KEMENTERIAN SOSIAL 136
9 KEMENTERIAN KEHUTANAN 580
10 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 518
11 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 124
12 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 169
13 KEJAKSAAN AGUNG 1000
14 SEKRETARIAT JENDRAL MPR 76
15 MAHKAMAH AGUNG RI 362
16 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 254
17 LEMBAGA SANDI NEGARA 100
18 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 98
19 BADAN PUSAT STATISTIK 593
20 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 42
21 BADAN INFORMASI GOSPASIAL 77
22 PERPUSTAKAAN NASIONAL RI 35
23 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 83
24 BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT RI 22
25 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI 39
26 SEKRETARIAT KABINET 393
27 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 134
28 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 15
29 KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RI 17
30 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL 140
31 SETJEN DEWAN PERWAKILAN DAERAH 220
32 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 26
33 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 76
34 PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG 64
35 PEMERINTAH KAB. NIAS 113
36 PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS 103
37 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU 128
38 PEMERINTAH KAB. KAUR 105
39 PEMERINTAH KAB. BOGOR 104
40 PEMERINTAH KAB. INDRAMAYU 39
41 PEMERINTAH KAB. GUNUNGKIDUL 30
42 PEMERINTAH KAB. DEMAK 55
43 PEMERINTAH KAB. BANYUWANGI 51
44 PEMERINTAH KAB. KEDIRI 41
45 PEMERINTAH KAB. BOJONEGORO 82
46 PEMERINTAH KAB. TUBAN 52
47 PEMERITANH KOTA PONTIANAK 81
48 PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN TIMUR 87
49 PEMERINTAH KAB. MINAHASA SELATAN 40
50 PEMERINTAH KAB. SORONG 67
51 PEMERINTAH KAB. BULUNGAN 129