Khofifah Indar Parawansa
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Teknoflas.com – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tidak sepakat dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat sertifikat untuk pekerja seks komersial (PSK).

“Dalam prostitusi ada perbudakan, mau disertifikasi atau tidak disertifikasi, disitu ada eksploitasi, kriminalisasi, pedagang manusia termasuk anak,” kata Mensos di Jakarta, Kamis.

Usai meresmikan Gedung Graha Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS), Mensos mengatakan bahwa sudah semestinya prostitusi tidak didukung.

Karena dalam prostitusi itu ada kejahatan yang sangat serius maka sudah semestinya tidak perlu juga dibuat lokalisasi.

Menurut dia, jika ada yang setuju prostitusi dengan membuat lokalisasi maka berarti sebagai sebuah pembenaran terhadap perbudakan.

“Kalau setuju dengan lokalisasi berarti kita kembali memberikan pembenaran terhadap proses perbudakan sendiri,” katanya.

Dia menegaskan bahwa dalam prostitusi itu ada perbudakan dan eksploitasi seksual maupun ekonomi serta perdagangan manusia.

Tapi menurut dia, saat ini prostitusi tidak terkait hanya dengan ekonomi semata tapi juga dengan gaya hidup, sehingga muncul berbagai bentuk prostitusi seperti memanfaatkan dunia maya bahkan prostitusi anak.

Upaya yang harus dilakukan salah satunya adalah melalui revolusi karakter sesuai dengan nawa cita.

Di samping itu, seluruh elemen bangsa juga harus bergandengan tangan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, karena prostitusi juga hadir salah satunya akibat masalah ekonomi.